Hubungi
Home | Artikel

ARTIKEL KOMPETENSI GURU PPKN SEBAGAI CHARACTER BUILDER


Diposting pada tanggal 6 Desember 2017

Kompetensi Guru PPKn sebagai “ character builder” dalam upaya Penguatan Pendidikan karakter untuk menjaga eksistensi bangsa

 

Oleh : Muhamad Hari Purnomo Hadi, S.Pd*

 

 

Problem lunturnya karakter bangsa kini menjadi perhatian serius dari Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai ulasan di media massa baik media cetak, maupun media elektronik mengemuka, membahas tentang problem ini, tentang sebab dan akibatnya, tentang upaya preventif dan kuratifnya. Pemerintah bersama para pengamat pendidikan tengah banyak berbicara mengenai persoalan karakter bangsa di berbagai forum seminar, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Persoalan yang makin marak muncul di masyarakat seperti korupsi, perampokan, pembunuhan, vandalisme dan kekerasan, seks bebas, perkosaan dan kejahatan seksual lainnya, perusakan, perkelahian massa, perilaku merusak diri, dan sebagainya menjadi problem serius bangsa yang harus segera diupayakan solusinya.

Pentingnya penguatan pendidikan karakter bangsa adalah sebagai benteng pertahanan dari segala ancaman yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan bangsa.  Bangsa dengan karakter yang kuat akan kokoh berdiri dengan tegap sesuai dengan kepribadiannya, ia  akan tetap eksis dan maju. Hal ini sebagaimana yang pernah diucapkan oleh penyair dari Mesir, Syaiqi Beiq. Beliau berkata bahwa suatu bangsa akan jaya dan abadi bila akhlaq mulia masih ada padanya, sebaliknya bangsa itu akan musnah bila akhlaq / budi pekerti yang luhur telah hilang dari mereka“.

 Upaya perbaikan karakter bangsa, pada dasarnya bisa ditempuh melalui dua pendekatan yang harus dilakukan secara bersamaan dan harus saling bersinergi. Pendekatan pertama adalah “Top Down”, yakni pendekatan dari atas, dalam hal ini adalah sikap dan keteladanan karakter dari Pemerintah. Pendekatan “Top Down” bisa dilakukan seperti penerbitan peraturan, undang-undang, peningkatan upaya pelaksanaan hukum dan politik yang lebih kuat, adil dan benar, terlaksannya Pemerintah yang memiliki nilai kejujuran, dan tanggung jawab serta anti-korupsi. Dengan adanya sikap dan keteladanan dari pemerintah, maka rakyat secara langsung akan melihat, mencermati dan bisa meneladani karakter tersebut. Pendekatan yang kedua adalah “Bottom Up”, yakni pendekatan dari bawah ( rakyat atau masyarakat), dalam hal ini adalah dengan cara melaksanakan Pendidikan kepada rakyat atau generasi bangsa, yang dimulai dari keluarga, sekolah dan Masyarakat.

 

                           Bagan  Pendidikan karakter melalui Pendidikan

 

Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro (TIM MKDK IKIP Surabaya, 1996 : 20) adalah suatu daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelek) dan jasmani anak-anak. Dalam hal ini pendidikan menjalankan perannya sebagai  upaya memperbaiki karakter bangsa. Pendidikan merupakan upaya yang bersifat konstruktif (pembangunan) sekaligus bersifat preventif (pencegahan). Pendidikan merupakan upaya konstruktif  karena di dalamnya ada kegiatan yang terencana untuk membangun konstruksi karakter siswa yang mulia. Di samping itu pendidikan juga merupakan  upaya preventif  karena pendidikan merupakan upaya untuk membangun generasi baru bangsa yang lebih baik, yang bisa mencegah lahirnya generasi bangsa yang berkarakter hina. Sebagai upaya pencegahan, pendidikan akan berusaha mengembangkan kualitas dan moralitas generasi muda bangsa dalam berbagai Pendidikan karakter di sekolah memiliki peran penting dalam memperbaiki karakter siswa, mengingat akhir-akhir ini muncul berbagai macam fenomena yang menggambarkan menurunnya kualitas karakter siswa. Di Sekolah, siswa akan belajar mengembangkan sikap, batin, pikiran, ilmu, pengetahuan, keterampilan dan keahliannya sehingga menjadi manusia yang benar-benar berkarakter mulia. Pengembangan karakter ini harus melibatkan komponen budaya sekolah, kebijakan sekolah, serta pengintegrasian nilai-nilai karakter yang nyata dalam pembelajaran.

Pengembangan Budaya Sekolah harus dilakukan agar peran sekolah sebagai salah satu pusat pembangunan karakter tercapai. Sekolah bisa melaksanakan Program penumbuhan budi pekerti dan literasi, serta program Kegiatan intrakulikuler dan ekstrakulikuler yang harus dirancang  agar siswa menumbuhkan karakter di sekolah. Pembuatan kebijakan sekolah, dan penerapan aturan juga harus sejalan dengan nilai Pancasila. Dalam hal ini keteladanan kepala sekolah sangat diperlukan.

Pengintegrasian nilai karakter dalam matapelajaran juga harus dilakukan. Guru bertanggung jawab untuk menjadi model pengembangan karakter siswa. Sebagai model, guru harus memberi teladan, memberi ruang penumbuhan karakter, dan  membiasakan nilai karakter pancasila.

Fungsi Pancasila merupakan dasar Negara. Pancasila berfungsi yuridis formal yang mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan berlandaskan pada Pancasila, Pancasila juga berfungsi filosofis, yakni falsafah pandangan hidup bangsa. Sebagai dasar negara, maka nilai-nilai Pancasila sepatutnya menjadi karakter/ jati diri bangsa Indonesia.

Gambaran karakter bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah cerminan dari seluruh ciri-ciri perilaku bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain di dunia. Karakter  tersebut antara lain adalah sifat religius, kemanusian, kekeluargaan, gotong royong, kerakyatan, keadilan, ramah tamah, dan Bhineka Tunggal Ika.   Karakter bangsa juga merupakan pola kebudayaan bangsa Indonesia asli yang mendapat pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan asing yang sesuai dengan karakter bangsa ( TIM Penulis MPK – Unesa, 2005 : 189).

Lunturnya karakter bangsa disebabkan karena lunturnya pemahaman dan pengamalan Pancasila sebagai falsafah (pandangan hidup) bangsa. Pendidikan karakter harus berupaya memahamkan dan mengamalkan pancasila pada siswa. Sebagai landasan filosofi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan pandangan dan cara hidup yang diangkat dari realitas sosial budaya dan tata nilai dasar masyarakat indonesia. Nilai dasar ini yang menjiwai dan merupakan perwujudan kepribadian (Karakter) bangsa.

Nilai Pancasila adalah meliputi Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kerakyatan dan Nilai keadilan Sosial. Nilai-nilai ini pula yang menjadi dasar filosofis penerapan Pendidikan Karakter. Mohammad Noor Syam (Tim MKDK IKIP Surabaya, 1996 : 52) telah merumuskan nilai-nilai karakter dasar di dalam bangsa Indonesia yang telah berkembang sejak awal peradaban, terutama meliputi:

  1. Adanya kesadaran keTuhanan dan keagamaan
  2. Kesadaran kekeluargaan, sebagai dasar dan kodrat terbentuknya masyarakat
  3. Kesadaran musyawarah mufakat dalam menentukan dan memecahkan masalah secara bersama
  4. Kesadaran gotong-royong, saling menolong
  5. Kesadaran tenggang rasa dan tepo seliro

 

Pendidikan merupakan suatu  usaha sadar yang dilakukan untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal. Usaha sadar itu harus memiliki relevansi dengan lingkungan siswa, terutama dari lingkungan budayanya sehingga  mencegah siswa terpinggirkan dari budayanya yang berakibat menerima budaya asing tanpa filterisasi (proses penyaringan ) terhadap Pancasila. Hal ini disebabkan karena siswa tidak memahami Pancasila yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan (valueing) tersebut. Semakin kuat seseorang memiliki dasar pertimbangan, semakin kuat kecenderungan untuk tumbuh dan berkembang menjadi warga negara yang baik (Good Citizenship).

Guru PPKn harus menyadari betul urgensi PPKn. PPKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang baik, cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pembangunan karakter bangsa.

PPKn merupakan bidang kajian kewarganegaraan yang didukung berbagai disiplin ilmu yang berkaitan, diantaranya adalah ilmu agama, politik, hukum, sosiologi, antropologi,  dan disiplin ilmu lainnya yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan kajian terhadap proses pengembangan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila

PPKn mengembangkan daya nalar siswa. PPKn adalah proses pengembangan warganegara yang cerdas dan berdaya nalar tinggi. Sehingga mampu berpikir kritis dan analitis untuk mencegah dirinya terbawa arus negatif globalisasi. PPKn memusatkan perhatiannya pada pengembangan kecerdasan warga negara (civic intelegence) sebagai landasan pengembangan nilai dan perilaku demokrasi yang selalu berdasarkan Pancasila.

PPKn sebagai proses pencerdasan, membutuhkan pembelajaran yang inspiratif dari guru PPKn. Pencerdasan akan efektif jika disampaikan melalui pendekatan dan model yang partisipatif, kontekstual, interaktif yang dikemas dalam berbagai bentuk seperti bahan belajar tercetak, terekam, tersiar, elektronik, dan bahan belajar yang digali dari lingkungan masyarakat sebagai pengalaman langsung

Kompetensi guru  PPKn yang bisa mendukung upaya pembangunan karakter bangsa sesuai dengan yang diamanatkan oleh  UU RI No. 14 Tahun 2005 adalah :

  1. Kompetensi Pedagogik. 

Guru PPKndalam hal ini harus memiliki pemahaman, wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum/silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajararan yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

  1. 2.      Kompetensi Kepribadian.

Guru PPKn harus memiliki kepribadianyangmantab, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

  1. Kompetensi Sosial.

Guru PPKn harus mampu berkomunikasi secara efektif melalui lisan, tulisan, isyarat: menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku, menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan dan persahabatan sejati dan semangat kebersamaan.

  1. Kompetensi Profesional.

Guru PPKn harus memiliki kemampuan yang dibutuhkan guru dalam pengetahuan isi (content knowledge) materi PPKn, menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran. atau kelompok mata pelajaran yang diampu, konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan. yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan dan mata pelajaran PPKn

Guru PPKn harus memiliki keempat kompetensi tersebut secara yang utuh yakni kesatuan dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Dengan kompetensi tersebut Guru PPKn akan mampu untuk menciptakan Kelas PPKn yang berfungsi sebagai laboratorium moral demokrasi. Melalui PPKn, pemahaman sikap yang bermoral demokrasi Pancasila dikembangkan bukan semata-mata melalui ‘mengajar ” (teaching ), tetapi yang secara langsung menerapkan cara hidup (doing ) bangsa indonesia, yakni cara hidup yang selalu menjaga keselarasan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan hidup serta alam semesta.

 

 

 

Daftar Pustaka

Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Timur, 2010, Arah dan Prioritas kebijakan Pendidikan Budaya dan Karakter. Makalah disampaikan dalam Workshop Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa di Batu, Jawa Timur

Tim MKDK IKIP Surabaya, 1996, Pengantar Pendidikan, Surabaya : University Press IKIP Surabaya

Tim MPK Unesa. 2005. Pendidikan Pancasila, Surabaya : University Press

Kisyani, 2010, Budaya Sekolah. Makalah disampaikan dalam Workshop Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa di Batu, Jawa Timur

 

 

Versi cetak
#artikel, #builder, #character, #guru, #kompetensi, #ppkn, #sebagai

Artikel Terkait